10 POIN PENTING PERPPU PILKADA

Sidang paripurna DPR-RI akhirnya menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang pilkada menjadi Undang-undang (UU) pada selasa, 20 Januari 2015. Seluruh fraksi menerima perppu, meski meminta sejumlah poin direvisi.

1. PEMILIHAN LANGSUNG

Pasal 1 ayat 1 pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan secara langsung dan demokratis.

2. UJI PUBLIK

Pasal 3 ayat 2 calon kepala daerah harus mengikuti uji publik.

 3.  SYARAT AMBANG BATAS

Pasal 40 ayat 1 parpol atau gabungan parpol mendaftarkan calon jika memenuhi syarat 20 persen jumlah kursi DPRD atau 25 persen suara dalam pileg.

 

4. METODE KAMPANYE DIFASILITASI KPU

Pasal 65 ayat 2 Kampanye berupa debat publik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga dan iklan dimedia massa difasilitasi oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang didanai APBM

5. LARANGAN PETAHANA

Pasal 71 ayat 2 Petahana dilarang mengganti jabatan 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir

6. POLITIK DINASTI

Pasal 7 huruf Q  Calon dilarang memiliki konflik kepentingan. Tidak memiliki garis perkawinan/keturunan satu tingkat lurus keatas, kebawah, kesamping dengan petahana kcuali telah melewati jeda satu kali  masa jabatan 

7. Perselisihan hasil pemilihan

Pasal 157 Permohonan perselisihan diajukan kepada pengadilan tinggi yang diputuskan maksimal 14 hari sejak permohonan dimasukan
Pasal 157 ayat 6 Pihak yang tidak menerima putusan PT bisa mengajukan kasasi ke Mahkama Agung paling lambat 3 hari sejak putusan PT keluar. Putusan MA bersifat final dan mengikat.
Pasal 158 Permohonan pengajuan perselisihan sesuai ketentuan selisih berdasarkan jumlah penduduk

 

8. WAKIL KEPALA DAERAH

pasal 168 ayat 1 Penentuan jumlah wagub,provinsi dengan jumlah penduduk sampai 1 juta jiwa tidak memiliki wakil gubernur. Provinsi dengan jumlah penduduk 1-3 juta jiwa memiliki 1 wakil gubernur. Provinsi dengan jumlah penduduk 3-10 juta jiwa memiliki 2 wakil gubernur. provinsi dengan jumlah penduduk diatas 10 juta jiwa dapat memiliki 3 wakil gubernur.
Pasal 168 ayat 2 Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampau dengan 100 ribu jiwa tidak memiliki wakil bupati/wali kota. Kabupaten dengan jumlah penduduk 200 -250 ribu jiwa dapat memiliki 1 wakil bupati.walikota. Kaupaten.kota dengan jumlah penduduk diatas 250 ribu jiwa dapat memiliki 2 wakil bupati/walikota
Pasal 170 ayat 3 wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota berasal dari PNS atau non PNS.
Pasal 171 ayat 2 Wakil gubernur diangkat oleh presiden berdasarkan usulan gubernur melalui kenendagri
Pasal 171 ayat 3 Wabup/wawali diangkat oleh menteri berdasarkan usulan gubernur
Pasal 173 Dalam hal gubernur, bupati, walikota berhalangan tetap, wakilnya tidak serta merta menggantikannya  

9. PENDANAAN

Pasal 200   Untuk pilkada 2015, pendanaan dibebankan pada APBD. Pilkada selanjutnya dibiayai APBN 

10. PILKADA SERENTAK

Pasal 201 ayat 1 Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2015 dipilih serentak pada hari dan bulan yang sama pada 2015
Pasal 201 Ayat 2 Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2016, 2017, 2018 dipilih serentak  pada hari dan bulan yang sama pada 2018 dengan masa jabatan sampai 2020.
Pasal 201 Ayat 4 Pilkada nasional diadakan pada hari dan bulan yang sama secara nasional pada 2020.

Di Kalimantan Timur, tercatat 8 daerah yang akan mengadakan pemilihan bupati/gubernur yang dijawalkan pada Desember mendatang. Jabatan  dikedelapan daerah tersebut dua diantaranya daerah otonomi baru, habis pada 2015 ini sehingga masuk pilkada serentak

Kedepalan daerah tersebut antara lain;

  • Kabupaten Mahakan Ulu
  • Kabupaten Kutai Barat
  • Kapubaten Paser
  • Kabupaten Berau
  • Pilwali Samarinda
  • Kabupaten Tana Tidung
  • Kabupaten Bulungan
  • Pilgub Provinsi Kalimantan Utara

Harga BBM Akan Turun lagi ?

Hari ini, 16 Januari  2015, pemerintah rencananya akan mengumunkan penurunan harga bahan bakar minyak bersubsidi / premium. Menko perekonomian Sofyan Djalil mengatakan bahwa kebijakan ini diambil mengingat harga minyak dunia terus mengalami penurunan signifikan. Saat ini, harga minyak dunia berada diangka u$ 45/barrel dan harga bbm munkin berada dikisaran Rp. 6.400 – 6.500/liter. Sementara itu, pihak pertamina menyatakan bahwa penurunan tidak mesti dilakukan sampai pada harga tersebut karena saat ini Pertamina tidak memiliki cadangan minyak sampai 22 hari kedepan.

Naik dan turunnya harga bahan bakar minyak bukan merupakan hal baru.  Pemerintahan sebelumnya juga pernah beberapa kali menurunkan dan menaikkan harga bbm dalam kurun waktu 10 tahun atau dua periode kepemimpinan. Saat ini, presiden Jokowi juga akan kembali menurunkan harga bahan bakar minyak. Sebelumnya, pemerintah menetapkan kenaikan bbm pada 17 november 2014 menjadi Rp. 8.500/liter. Kemudian, di 1 Januari 2015 pemerintah menurunkan harga bbm menjadi Rp. 7. 600/ liter dan Rp. 7.250/liter untuk solar. Yang membedakan cara menurunkan dan menaikan harga bbm di era SBY  dan Jokowi adalah pada tenggang waktunya. Pemerintahan Presiden Jokowi menaikkan dan menurunkan harga bbm dalam kurun waktu yang singkat. Hanya dalam hitungan bulan bahkan hitungan minggu.

Lalu bagaimana dengan keadaan harga sembako dan harga transportasi? Idealnya harga- harga baik itu barang, jasa maupun transportasi berbanding lurus dengan harga bbm. Saat bbm naik semua harga disegala sektor mengalami kenaikan yang signifikan dan saat harga bbm turun harga barang,jasa dan transportasi juga mestinya turun. Namun kenyataan dilapangan tidak demikian.

Saat menetapkan kebijakan untuk menurunkan harga bbm, pemerintah juga harus memperhatikan keadaan pasar dan mengambil kebijakan sebab walaupun bbm telah turun pada pedangan biasanya enggan untuk menurunkan harga barang. Melalui kemeterian terkait; kementerian perdagangan, perindustrian dan perhubungan harus menjadi keseimbangan harga barang, jasa dan transportasi pasca turunnya harga bbm. Sebab jika sektor ini tidak diperhatikan, maka masyarakat akan tercekik dengan tingginya harga di pasar juga biaya transportasi.