10 POIN PENTING PERPPU PILKADA

Sidang paripurna DPR-RI akhirnya menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang pilkada menjadi Undang-undang (UU) pada selasa, 20 Januari 2015. Seluruh fraksi menerima perppu, meski meminta sejumlah poin direvisi.

1. PEMILIHAN LANGSUNG

Pasal 1 ayat 1 pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan secara langsung dan demokratis.

2. UJI PUBLIK

Pasal 3 ayat 2 calon kepala daerah harus mengikuti uji publik.

 3.  SYARAT AMBANG BATAS

Pasal 40 ayat 1 parpol atau gabungan parpol mendaftarkan calon jika memenuhi syarat 20 persen jumlah kursi DPRD atau 25 persen suara dalam pileg.

 

4. METODE KAMPANYE DIFASILITASI KPU

Pasal 65 ayat 2 Kampanye berupa debat publik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga dan iklan dimedia massa difasilitasi oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang didanai APBM

5. LARANGAN PETAHANA

Pasal 71 ayat 2 Petahana dilarang mengganti jabatan 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir

6. POLITIK DINASTI

Pasal 7 huruf Q  Calon dilarang memiliki konflik kepentingan. Tidak memiliki garis perkawinan/keturunan satu tingkat lurus keatas, kebawah, kesamping dengan petahana kcuali telah melewati jeda satu kali  masa jabatan 

7. Perselisihan hasil pemilihan

Pasal 157 Permohonan perselisihan diajukan kepada pengadilan tinggi yang diputuskan maksimal 14 hari sejak permohonan dimasukan
Pasal 157 ayat 6 Pihak yang tidak menerima putusan PT bisa mengajukan kasasi ke Mahkama Agung paling lambat 3 hari sejak putusan PT keluar. Putusan MA bersifat final dan mengikat.
Pasal 158 Permohonan pengajuan perselisihan sesuai ketentuan selisih berdasarkan jumlah penduduk

 

8. WAKIL KEPALA DAERAH

pasal 168 ayat 1 Penentuan jumlah wagub,provinsi dengan jumlah penduduk sampai 1 juta jiwa tidak memiliki wakil gubernur. Provinsi dengan jumlah penduduk 1-3 juta jiwa memiliki 1 wakil gubernur. Provinsi dengan jumlah penduduk 3-10 juta jiwa memiliki 2 wakil gubernur. provinsi dengan jumlah penduduk diatas 10 juta jiwa dapat memiliki 3 wakil gubernur.
Pasal 168 ayat 2 Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampau dengan 100 ribu jiwa tidak memiliki wakil bupati/wali kota. Kabupaten dengan jumlah penduduk 200 -250 ribu jiwa dapat memiliki 1 wakil bupati.walikota. Kaupaten.kota dengan jumlah penduduk diatas 250 ribu jiwa dapat memiliki 2 wakil bupati/walikota
Pasal 170 ayat 3 wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota berasal dari PNS atau non PNS.
Pasal 171 ayat 2 Wakil gubernur diangkat oleh presiden berdasarkan usulan gubernur melalui kenendagri
Pasal 171 ayat 3 Wabup/wawali diangkat oleh menteri berdasarkan usulan gubernur
Pasal 173 Dalam hal gubernur, bupati, walikota berhalangan tetap, wakilnya tidak serta merta menggantikannya  

9. PENDANAAN

Pasal 200   Untuk pilkada 2015, pendanaan dibebankan pada APBD. Pilkada selanjutnya dibiayai APBN 

10. PILKADA SERENTAK

Pasal 201 ayat 1 Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2015 dipilih serentak pada hari dan bulan yang sama pada 2015
Pasal 201 Ayat 2 Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2016, 2017, 2018 dipilih serentak  pada hari dan bulan yang sama pada 2018 dengan masa jabatan sampai 2020.
Pasal 201 Ayat 4 Pilkada nasional diadakan pada hari dan bulan yang sama secara nasional pada 2020.

Di Kalimantan Timur, tercatat 8 daerah yang akan mengadakan pemilihan bupati/gubernur yang dijawalkan pada Desember mendatang. Jabatan  dikedelapan daerah tersebut dua diantaranya daerah otonomi baru, habis pada 2015 ini sehingga masuk pilkada serentak

Kedepalan daerah tersebut antara lain;

  • Kabupaten Mahakan Ulu
  • Kabupaten Kutai Barat
  • Kapubaten Paser
  • Kabupaten Berau
  • Pilwali Samarinda
  • Kabupaten Tana Tidung
  • Kabupaten Bulungan
  • Pilgub Provinsi Kalimantan Utara

Perjalanan Panjang Trans Studio Kaltim

imagesPembangunan Trans Studio telah lama menjadi perbincangan warga kaltim sebab sejak 2013 lalu dikabarkan bahwa wahana bermain tersebut akan hadir diKaltim. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan tentang rencana pembanguna tersebut karena berbagai polemik. Salah satunya lokasi pembangunannya. bertempat di jalan Bahyangkara, yang lokasinya bersampingan dengan Hotel Mesra dan juga pusat perbelanjaan modern, Plaza Mulia. Karena letaknya yang dianggap dapat menyebabkan macet yang parah, maka berbagai kalangan menolaknya, namum Trans Corp tetap memilih lokasi tersebut. Berikut perjalanan panjang Trans Studio……

 

  • 1 Juni 2013 PenandatanganaMoU pembangunan Trans Studio antara gubernur Awang Faroek ishak dengan Dirut Trans Corp, Chairul Tanjung di Novotel Balikpapan. Lahan eks Hotel Lamin Indah Samarinda di Jalan Bahyangkara dengan luas 4 hektar dipilih. proyek ini nilai investasinya mencapai Rp. 500 M dengan jangka 2 tahun pembangunan.

  • 2 Juni 2013 penetapan lahan eks Hotel Lamin Indah menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Lokasi tersebut dinilai tidak tepat untuk membanguan wahana bermain sebab beada di kawasan macet dan terdapat pusat pebelanjaan modern dan hotel di kawasan tersebut.

  • 3 Juni 2013  Walikota Samarinda, Syahrir Jaang menyiapkan lokasi alternatif antara lain dekat kebun Raya Samarinda, samarinda utara, makroman, dan dekat stadion utama Palaran. Walikota Balikpapan, Rizal Effendi juga memiliki lahan opsi di Batakan Balikapan.

  • 17 Feb 2014  Perwakilan manajemen Trans Corp mengadakan pertemuan dan memaparkan konsep pembangunan trans Studio kepada pejabat tinggi kota minyak. Di sana, Trans corp memiliki lahan seluas 7 hektar.

  • 18 Feb 2014  Gubernur menegaskan lokasi pembangunan Trans Studio tetap di Samarinda, sesuai dengan MoU.

  • 20 Feb 2014  Pansus barang Milik Daerah (BMD) Kaltim menyetujui penyertaan modal lahan eks Hotel Lamin Indah untuk kepentingan permohonan hibah yang diajukan pemprov kepada perusda Melati Bhakti Jaya.

  • 10 Juni 2014  Pemilik Trans Corp menyatakan trans Studio akan di – groundbreaking sebelum akhir 2014.

  • 16 September 2014  Dalam lawatannya ke Kaltim, CT menyatakan bahwa Samarinda tetap menjadi pilihan utama pembangunan Trans Studio di Kaltim dan berharap perizinannya bisa dirampungkan secepatnya.

  • 1 Januari 2015  Rencana groundbreaking tidak terbukti.

  • 6 januari 2015 DPRD Kaltimbaru berencana membahas pembanguna Trans Studio dengan pemprov pada pertengahan Januari mendatang.

  • 7 Januari 2015   Gubernur menyebutkan telah bertemu dengan pihak Trans Corp di Bali dan Trans Studio akan di groundbreaking pada akhir Januari nanti.

trans studioSource Kaltim Post